LSM BUMI Nilai, DPRD Garut Tidak Peka Tangani Soal PJU

ArgoNews - GARUT, Ketua LSM BUMI Herman yang kerap di panggil Wa Jabrig mengatakan, peralihan PJU dari LH ke Dishub itu masih terkesan simpang siur, dimana ada data PJU yang di pegang oleh PLN, ada yang di pegang oleh LH waktu itu, cuman yang jadi permasalahan ketika Dishub menerima limpahan dari LH tidak di cros cek ke lapangan, coba kalau dulu waktu menerima limpahan bareng-bareng turun ke lapangan LH, Dishub dan PLN singkronkan data yang ada dengan fakta real di lapangan, betul engga, jangan cuman lihat di angka saja, ungkapnya, Kamis (04/02/21) di sekretariat Jalan Cimanuk Garut.

Lebih jauh Herman menegaskan disini ada fungsi pengawasan dari legislatif mungkin ini ada komisinya, DPRD dalam hal ini harus betul-betul mengawasi karena ada bajeting yang masuk dari pajak PJU dan di keluarkan lagi per bulannya untuk pembayaran PJU, kalau melihat dari berita sebelumnya hampir impas antara pemasukan dan pengeluaran, ucapnya.

Kalau terus-terusan begini ini tidak ada peningkatan malah merosot, sangat tertinggal sekali PAD dari PJU hanya dapat dibayarkan untuk PJU, ini tidak masuk akal kalau menurut saya, tandasnya.

Kita melihat aset lain yang masih misteri tidak ada yang mengakui, tidak ada yang merawat kaya anak " jadah " tidak ada yang mengakui atau memiliki padahal sudah jelas itu berada di wilayah aset Pemda Garut, masa tidak ada yang tahu siapa pemiliknya, katanya.

Anggota DPRD Garut pun harus cepat tanggap dengan persoalan PJU di kita, apalagi ada pemasangan PJU di wilayah Keluaran Kota Kulon, Kecamatan Garut Kota, yang sampai saat ini tidak berfungsi hampir 10 tahun, sebayak 45 PJU semuanya mati total, jadi dimana fungsi DPRD sebagai pengawas terhadap pembangunan daerah, miris saya melihatnya ok DPRD Garut seperti ini, tidak peka terhadap kondisi saat ini, Singkatnya. (mail memet)

Related Post
LEAVE A REPLY