Tantangan Mengahadapi PPKM Darurat

Agung Hendra S.,S.H.

Argonews-Surabaya, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang sedianya akan berakhir pada hari senin tanggal 20 Juli 2021, secara resmi sudah disampaikan oleh pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi menyampaikan sementara waktu akan diperpanjang sampai tanggal 25 Juli 2021 sesuai dengan kondisi yang ada, dan akan dibuka secara bertahap mulai tanggal 26 Juli 2021.

Dilansir dari data resmi milik pemerintah Indonesia saat ini adalah sebesar 2,91 juta Total Kasus dari angka kasus dunia sebesar 191 juta, sembuh 2,29 juta dan kasus meninggal sebesar 74.920 dari angka kasus dunia 4,1 Juta, besaran angka yang sangat banyak dan kasus yang tidak bisa kita anggap remeh atau kita sepelehkan, kita semua harus bergandengan tangan dan bekerjasama mulai dari masyarakat berbagai kalangan, Pemerintah, TNI/POLRI, Tenaga medis untuk bertekad mengurangi dan bebas dari Covid 19 semua Varian yang ada dan terus bermunculan.

Kali ini Agung Hendra S.,S.H. pengacara muda yang tergabung dalam kantor Hukum ARA Indonesi akan sedikit menarasikan beberapa sudut pandang sebagai sumbangsih pemikiran dan ide agar wabah Covid 19 segera berakhir bagi pemerintah agar tetap semangat dalam menjalankan tugas di lapangan tanpa ada gesekan dengan masyarakat, sedangkan masyarakat bisa menjalani kehidupan sehari-hari dengan tetap memenuhi protocol Kesehatan.

Aturan hukum yang dipakai sebagai acuan dalam pelaksanaan penanggulangan dan mengurangi dampak Covid 19 yang perlu kita ketahui bersama adalah sebagai berikut :

a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;

b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;

c. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali;

d. Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid 19;

e. PP No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar;

f. Peraturan daerah, peraturan kepala daerah; serta

g. ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

Aparat penegak hukum dalam hal penegakan peraturan di lapangan yang langsung berhadapan dan bersinggungan dengan masyarakat hendaknya memahami dengan benar dan cermat aturan-aturan yang ada, sehingga dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tidak terjadi kesalahan wewenang dan bertindak sewenang-wenang yang dapat berakibat terjadinya gesekan dengan masyarakat dibawah dan berujung pada kerugian terhadap masyarakat dan petugas itu sendiri, sebagai contoh kasus kekerasan oleh oknum petugas yang dilaporkan ke kepolisian oleh masyarakat pelaku usaha.

Dalam rangka penegakan aturan khususnya protocol Kesehatan memang dibutuhkan Tindakan tegas namun tetap humanis, dalam keadaan yang seperti ini kondisi ekonomi dan sosial masyarakat berada pada tingkat kehidupan yang susah, bahkan untuk memenuhi kebutuhan makanan pokok sehari-hari tidak terpenuhi, maka dalam penerapan sanksi hendaknya pemerintah dan petugas dilapangan mempunyai kreatifitas dalam memberikan sanksi terhadap pelanggar Protokol Kesehatan sesuai dengan tingkatan pelanggaran yang ada selain sanksi denda yang semakin memberatkan perekonomian pelanghar dan pidana penjara ataupun kurungan yang dirasa kurang efisien dan kurang mendapatkan efek jerah bagi pelanggarnya. Kemudian sanksi apa yang efisien dan bisa sebagai alternatif? Sanksi yang bermanfaat secara sosial yang berkaitan dengan pandemic covid 19, sebagai contoh :

a. Bagi pelanggar protocol Kesehatan kategori ringan akan dikenai sanksi Sebagai petugas sosialisasi protocol Kesehatan selama sekian jam.

b. Bagi pelanggar protocol Kesehatan kategori sedang akan dikenai sanksi sebagai petugas pendistribusian permakanan bagi pasien isolasi mandiri.

c. Bagi pelanggar protocol Kesehatan kategori berat akan dikenai sanksi sebagai petugas pembantu pemakaman jenazah covid 19 dll.

Tentunya tidak boleh keluar dari marwah hukum itu sendiri, dimana efisiensi hukum bisa diukur dari masyarakat yang bersentuhan dengan hukum itu sendiri.

Hal yang lebih penting adalah peran serta Masyarakat yang sadar akan pentingnya menjaga protocol Kesehatan dan tetap menjalankan intruksi atau peraturan yang ada sehingga masyarakat akan meminimalisir terpapar oleh Virus Corona 19 dan tetap sehat dan terhindar dari sanksi yang diberlakukan oleh pemerintah dan petugas di lapangan, karena pada intinya permasalahan covid 19 ini adalah permasalahan kita bersama, jika kita bisa melewati covid 19 ini maka semua kehidupan perekonomian, sosial, keagamaan serta kebudayaan kita akan berangsur-angsur normal. (AHS)

Agung Hendra Saputro., S.H.

Pengacara & Konsultan Hukum

Jl. Golf 1 No. 101 Gunungsari, Surabaya

081554555463

Related Post
LEAVE A REPLY